PERJUANGAN BERSENJATA DAN DIPLOMASI DALAM RANGKA MENEGAKKAN KEMERDEKAAN INDONESIA ( TULISAN KETIGA : HABIS )

4. Perjuangan Menghadapi Agresi Militer Belanda

Kedatangan Belanda yang membonceng Sekutu ke Indonesia bertujuan untuk mengambalikan kekuasaan Belanda atas wilayah Indonesia sebagai daerah jajahannya. Untuk itu Belanda mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

a. Menyerukan kepada dunia internasional bahwa masalah Indonesia adalah masalah dalam negeri Belanda dengan maksud supaya negara lain tidak campur tangan terhadap penyelesaian masalah Indonesia-Belanda.

b. Melaksanakan serangkaian konferensi untuk memecah belah semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, yaitu antara lain :
1. Konferensi Malino 15-25 Juli 1946 Dihadiri oleh 15 daerah di luar Jawa yang menghasilkan kesepakatan pembentukan negara serikat
2. Konferensi Pangkal Pinang 1 Oktober 1946 Hal yang dibicarakan adalah masalah minoritas ( Cina, India, dan Arab ) yang menyetujui terbentuknya negara serikat
3. Konferensi Denpasar 18-24 Desember 1946 Konferensi ini berhasil membentuk NIT ( Negara Indonesia Timur )
4. Konferensi Federal 29 Mei 1948 Berhasil membentuk BFO atau Dewan Permusyawaratan Federal. Dalam konferensi lanjutan tanggal 12 Juli 1948 dikeluarkan Resolusi Bandung yang berisi pernyataan bahwa negara Serikat didirikan paling lambat 1 januari 1949

c. Mendirikan negara-negara boneka guna mempersempit wilayah RI, yaitu :
1. Negara Indonesia Timur tanggal 18 Desember 1946
2. Negara Pasundan tanggal 4 Mei 1947
3. Daerah Istimewa Borneo dan Dewan Federal Borneo Barat tanggal 9 Mei 1947
4. Negara Madura tanggal 23 januari 1948
5. Negara Jawa Barat tanggal 16 Februari 1948
6. Negara Sumatra Timur tanggal 24 Maret 1948
7. Negara Jawa Timur tanggal 16 November 1948

d. Melancarkan Agresi Militer 1. Agresi Militer Belanda I tanggal 21 Juli 1947
Disebabkan keadaan ekonomi Belanda yang memburuk sehingga menyebabkan Belanda berusaha menyelesaikan masalah Indonesia secepat mungkin. Dalam menghadapi Agresi Militer Belanda I ini, TNI membangun pertahanan baru dengan sistem Wehkreise dengan taktik perang gerilya serta membatasi gerakan Belanda hanya pada kota-kota besar dan jalan raya sedangkan daerah-daerah di luar itu tetap dikuasai RI. Agresi Militer Belanda I mengakibatkan wilayah RI semakin sempit tetapi RI juga mendapatkan keuntungan karena munculnya reaksi dunia berkaitan dengan agresi tersebut, seperti : a. Pemerintah negara-negara Arab mengakui RI secara De Yure b. Amerika Serikat mengusulkan pembentukan komisi jasa baik PBB c. Australia yang disukung oleh Cina di PBB mengusulkan supaya setiap konsul yang ada di Indonesia harus melapor tentang perkembangan situasi terhadap Dewan Keamanan PBB d. Mesir menganggap tindakan Belanda merupakan ancaman terhadap perdamaian dunia

2. Agresi Militer Belanda II tanggal 19 Desember 1948
Perundingan-perundingan yang dilakukan oleh Belanda-Indonesia dibawah pengawasan Komisi Tiga Negara (KTN) setelah perundingan Renville selalu mengalami kegagalan karena Belanda selalu mengemukakan hal-hal yang sulit diterima oleh bangsa Indonesia. Namun demikian RI tetap berusaha menyelesaikannya melalui perundingan, yaitu meminta KTN untuk mengadakan perundingan dengan Belanda walaupun dengan syarat Indonesia harus mengakui kedaulatan Belanda pada masa peralihan. Tetapi Belanda mengemukakan pendapat bahwa perundingan tidak akan dijalankan apabila tidak berdasarkan tuntutan Belanda. Tanggal 18 Desember 1948, Dr. Beel ( PM Belanda periode 1946 - 1948 ) memberitahukan kepada Pemerintah RI dan KTN bahwa Belanda menolak serta tidak terikat perundingan Renville. Pernyataan itu sebagai dalih untuk melancarkan Agresi Militer Belanda II tanggal 19 Desember 1948 dengan sasaran langsung ibukota RI di Jogjakarta dengan tujuan menghancurkan RI. Kemungkinan Belanda melancarkan Agrsi Militer II telah diperhitungkan oleh karenanya Pemerintah RI mengambil langkah sebagai berikut : 1. Presiden & Wapres serta para pejabat tinggi yang lain tetap berada di kota agar selalu dekat dengan KTN meskipun kemungkinan akan ditawan oleh Belanda 2. Memerintahkan kepada Mr. Syafroedin Prawiranegara untuk membentuk PDRI (Pemerintah Darurat Republok Indonesia) di Sumatra 3. Apabila PDRI di Sumatra gagal dibentuk diperintahkan kepada Mr. Maramis, L.N. Palar, dan Dr. Soedarsono untuk membentuk PDRI di India Agresi Militer Belanda kedua menyebabkan kemarahan dunia internasional karena Belanda dianggap telah melanggar ketentuan PBB lewat KTN. Atas prakarsa Birma dan India, dilaksanakan Konferensi Asia untuk Indonesia di New Delhi. Di samping itu PBB menggantikan KTN (Komisi Tiga Negara ) dengan UNCI (United Nations Commition For Indonesia) yang menyampaikan Resolusi Dewan Keamanan PBB terhadap Belanda di Indonesia.

5. Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI)
Untuk menjaga kemungkinan ditawannya pimpinan pemerintahan di Jogjakarta, Presiden Soekarno memerintahkan kepada Mr. Syafrudin Prawiranegara membentuk PDRI di Sumatra. Tujuan pembentukan PDRI adalah untuk menjalankan pemerintahan selama para pimpinan RI ditawan oleh Belanda. Dengan keberhasilan pembentukan PDRI yang berkedudukan di Bukit Tinggi, Sumatera Barat maka walaupun Jogjakarta dikuasai Belanda namun RI tetap tegak berdiri



6. Konferensi Meja Bundar, Terbentuknya Republik Indonesia Serikat & Pengakuan Kedaulatan

A. Konferensi Meja Bundar (KMB)
Berlangsung di Den Haag, Belanda. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Drs. Moehammad Hatta, delegasi BFO (Dewan Permusyawaratan Federal) dipimpin oleh Soeltan Hamid Algadrie II, delegasi Belanda dipimpin oleh Menteri Seberang Lautan Mr. Van Maarseveen, dan delegasi UNCI sebagai penengah dipimpin oleh diplomat Australia Chritchley. Hasil KMB adalah sebagai berikut :

a. Bidang Politik
1. Pengakuan Kedaulatan Negara RIS
2. Dibentuknya Uni Indonesia-Belanda
3. Penyelesaian masalah Irian Barat ditunda satu tahun kemudian
b. Bidang Ekonomi
1. RIS bertanggungjawab membayar utang Belanda di Indonesia sejak tahun 1942
2. RIS mengembalikan milik Belanda dan memberikan ijin baru terhadap perusahaan Belanda
c. Bidang Militer
1. Tentara Belanda ditarik dari Indonesia
2. Tentara Belanda seperti KNIL dapat ditampung sebagai APRIS (Angkatan Perang RIS)
d. Bidang Kebudayaan
1. Hubungan kebudayaan diatur atas dasar sukarela dan bersifat timbal balik
2. Badan-badan yang mempunyai nilai budaya sangat penting yang dimiliki Belanda dikembalikan kepada Pemerintah RIS
e. Bidang Kebudayaan
1. Pemerintah RIS menerima pegawai Pemerintah Hindia Belanda

B. Terbentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS) Untuk mengadakan segala persiapan berkenaan dengan pengakuan kedaulatan RIS dan alat kelengkapan negara, maka pada tanggal 6-14 Desember 1949 KNIP mengadakan sidang untuk membahas hasil-hasil KMB dan selanjutnya menyepekati UUDS RIS. Pada tanggal 16 Desember 1949, Soekarno dipilih sebagai Presiden RIS dan Moehammad Hatta sebagai Wakil Presiden RIS yang selanjutnya dilantik pada tanggal 17 Desember 1949. Kabinet RIS sendiri terbentuk pada tanggal 20 Desember 1949

C. Pengakuan Kedaulatan Berlangsung pada tanggal 27 Desember 1949 di istana De Dam, Belanda. Pada saat berlangsungnya upacara pengakuan kedaulatan di Belanda, di Istana Merdeka Jakarta juga dilaksanakan upacara serah terima Pemerintah Hindia Belanda yang diwakili Lovink kepada delegasi RI yang dipimpin oleh Sri Soeltan Hamengkoeboewono IX yamg kemudian dilaksanakan penurunan bendera Belanda dan digantikan bendera Merah Putih. Sementara di Jogjakarta juga dilaksanakan upacara penyerahan kedaulatan dari Pemerintah RIS (Soekarno) kepada Pemerintah RI (Mr. Asaat)

7. Perjuangan Kembali Ke Negara Kesatuan
Dengan diterimanya hasil KMB, negara Indonesia merupakan negara federal/serikat dalam bentuk Republik Indonesia Serikat (RIS). Negara-negara bagian ditentukan berdasarkan Piagam Konstitusi RIS yang terdiri dari :

a. Negara RI yang meliputi daerah menurut status quo seperti dimaksud dalam perundingan Renville, yaitu sebagai berikut :
1. Negara Indonesia Timur
2. Negara Pasundan termasuk Distrik Federal Jakarta
3. Negara Jawa Timur
4. Negara Madura
5. Negara Sumatera Timur termasuk daerah status quo Asahan selatan dan Labuhan Batu

b. Satuan-satuan negara yang tegak sendiri seperti Jawa Tengah, Bangka, Belitung, Riau, Daerah Istimewa Kalimantan Barat, Dayak Besar, Kalimantan Tenggara, dan Kalimantan Timur

c. Daerah-daerah Indonesia selebihnya yang bukan daerah-daerah bagian

Negara-negara bagian dan satuan kenegaraan mulai goyah karena tidak ada dukungan rakyat. Selain itu, kesadaran bahwa negara federal merupakan upaya Belanda untuk memecah belah persatuan dan kesatuan Indonesia telah mendorong semakin kuatnya usaha untuk membubarkan Republik Indonesia Serikat (RIS).
Atas persetujuan parlemen, pada tanggal 8 Maret 1950 Pemerintah RI mengeluarkan UU Darurat Nomor 11 tahun 1950 yang berisi tentang tacara perubahan susunan kenegaraan RIS. Berdasarkan UU tersebut daerah-daerah bagian diperbolehkan bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Setelah dikeluarkannya UU Darurat Nomor 11 thaun 1950, banyak negara-negara bagian yang mulai bergabung dengan RI antara lain Negara Jawa Timur, Negara Pasundan, Negara Sumatera Selatan, Negara Kalimanta Timur, Tenggara, dan Dayak, Daerah Bangka-Belitung, dan daerah Riau. Selanjutnya beberapa daerah seperti Padang dimasukkan kedalam daerah Sumatera Barat, sabang sebagai daerah Aceh, dan Kotawaringin dimasukkan kedalam wilayah RI. Sampai dengan tanggal 5 April 1950, di wilayah Indonesia tinggal terapat tiga negara, yaitu : Negara RI, Negara Sumatra Timur, dan Negara Indonesia Timur (NIT).

Pada tanggal 19 Mei 1950, RIS dan RI mengadakan perundingan untuk mempersiapkan prosedur pembentukan Negara Kesatuan RI oleh RI dan RIS di Jogjakarta. Untuk melaksanakannya, dibentuklah panitia gabungan RI-RIS yang bertugas merancang UUD NKRI. Panitia ini dipimpin oleh Prof. Dr. Mr. Soepomo.

Pada tanggal 14 Agustus 1950, rancangan UUD diterima baik oleh Parlemen RIS dan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 1950 Presiden Soekarno menandatangani UUD yang kemudian dikenal dengan nama UUDS NKRI 1950 ( Undang_undang Dasar Sementara)

Akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1950, dengan resmi RIS dibubarkan dan kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945.