PERJUANGAN BERSENJATA DAN DIPLOMASI DALAM RANGKA MENEGAKKAN KEMERDEKAAN INDONESIA ( TULISAN KEDUA )

2. Perjuangan Diplomasi

Langkah-langkah yang dilakukan bangsa Indonesia dalam perjuangan diplomasi adalah :
A. Diplomasi Ke Berbagai Negara

Tujuannya adalah memperoleh dukungan terhadap perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Diplomat Indonesia yang dikirim ke luar negeri adalah:
1. Lambertus Nikolas Palar ( L.N. Palar ) dan Soedjatmoko ditugaskan di PBB, New York, USA
2. Dr. Soemitro Djojohadikoesoemo ditugaskan di USA
3. Dr. Soebandrio ditugaskan di Inggris
4. Zaiboedin Djafar ditugaskan ke Arab
5. H. Rosyidi ditugaskan di Mesir
6. Idham Chalid ditugaskan ke Pakistan
7. Dr. Soedarsono ditugaskan di India

Hasil diplomasi ini antara lain :
a. Negara-negara Timur Tengah mendukung perjuangan RI
b. Liga Arab yang dipelopori Mesir mengakui RI sebagai negara merdeka
c. Burma dan India memprakarsai Konferensi Asia untuk Indonesia di New Delhi, India
d. Irak melarang pesawat terbang Belanda mendarat di negaranya
e. Iran mengirim kawat simpati terhadap perjuangan bangsa Indonesia

B. Diplomasi Beras
Indonesia walaupun mengalami kesulitan akibat blokade Belanda membantu India yang sedang mengalami kelaparan dengan jalan mengirimkan bantuan beras sebanyak 500 ribu ton. Beras tersebut dikirim ke India pada tanggal 20 Agustus 1946 lewat Probolinggo, Jawa Timur. Diplomasi Beras membuat dukungan India kepada RI semakin meningkat.

C. Diplomasi Dengan Belanda
1. Perundingan 10 Februari 1946
Terjadi atas desakan Inggris kepada Indonesia maupun Belanda. Dalam perundingan tersebut, pihak RI diwakili oleh Mr. Soetan Syahrir sedangkan pihak Belanda diwakili oleh Van Mook ( Kepala NICA di Indonesia ). Sebagai penengah adalah pihak Inggris yang diwakili oleh Lord Killearn. Hasil perundingan adalah :
a. Indonesia dijadikan sebagai negara Persemakmuran berbentuk federasi
b. Urusan dalam negeri Indonesia diatur oleh Pemerintah RI, urusan luar negeri diatur oleh
Pemerintah Kerajaan Belanda
c. Dibentuk pemerintahan peralihan sebelum terbentuknya Persemakmuran

2. Perundingan Hoge Veluwe, Belanda 14 - 25 April 1946
Dalam perundingan ini Indonesia diwakili oleh Mr. Soewandi, Dr. Soedarsono, Mr. A.K. Pringgodigdo, sedangkan pihak Belanda diwakili oleh Van Mook. Perundingan ini tidak berhasil mencapai kesepakatan apapun ( gagal ).

3. Perundingan Genjatan Senjata / Cease Fire 20 - 30 September 1946
Terjadi atas usaha Lord Killearn sehingga pada tanggal 7 Oktober 1946 tercapai persetujuan genjatan senjata

4. Perundingan Linggajati 15 November 1946
Terjadi setelah perundingan genjatan senjata disetujui. Dalam perundingan di Linggajati, Cirebon tersebut pihak Indonesia diwakili oleh Mr. Soetan Syahrir, sedangkan pihak Belanda diwakili oleh Mr. Schermenhorn. Inggris sebagai penengah diwakili oleh Lord Killearn. Hasil perundingan adalah :
a. Belanda mengkui wilayah RI meliputi Sumatra, Jawa &Madura
b. Dibentuk Republik Indonesia serikat ( RIS )
c. Dibentuk Uni Indonesia - Belanda

5. Perundingan Renville 17 Januari 1948
Perundingan yang terjadi diatas geladak kapal perang Amerika Serikat USS Renville. Dalam perundingan ini pihak Indonesia diwakili oleh PM Mr. Soetan Syahrir, sedangkan pihak Belanda diwakili oleh Abdoelkadir Widjojoatmojo. Perundingan Renville terjadi atas peran PBB lewat Komisi Tiga Negara / KTN ( AS, Belgia, dan Australia )yang berusaha menengahi persengketaan RI - Belanda yang kembali bergolak setelah Belanda melancarkan Agresi Militer I tanggal 21 Juli 1947. Hasil Perundingan Renville :
a. Wilayah RI diakui berdasarkan Garis Demarkasi Van Mook ( garis khayalan Van Mook sebagai batas wilayah RI - Belanda berdasarkan kemajuan pasukan Belanda dalam Agresi Militer Belanda I
b. RI harus menarik pasukannya dari berbagai daerah kantong ( daerah yang terletak di dalam wilayah pendudukan Belanda )
c. Pembentukan Negara Indonesia Serikat
d. Pembentukan Uni Indonesia _ Belanda

6. Perundingan Roem Royen 17 April - 7 Mei 1949
Agresi Militer Belanda II tanggal 19 Desember 1948 mendapat kecaman dunia internasional sehingga PBB kemudian memberikan bantuan penyelesaian masalah yang terjadi antara RI - Belanda. PBB lalu membentuk sebuah badan bernama UNCI ( United Nation Commition For Indonesiaan ) untuk menggantikan KTN ( Komisi Tiga Negara ). Atas usaha Merle Cochran ( anggota UNCI dari Amerika Serikat ) terlaksana perundingan pendahuluan tanggal 17 April 1946. Persetujuan ini dinamakan Roem Royen karena diambil dari nama Mr. Moehammad Roem ( wakil RI ) dan Dr. J.H. Van Royen ( wakil Belanda ). dalam perundingan tersebut kesepakatan baru tercapai pada tanggal 7 Mei 1946 dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :
a. Pihak Indonesia menyatakan :
1. Penghentian Perang Gerilya
2. Bekerjasama mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan
3. Kesediaan Pemerintah RI menghadiri Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda
b. Pihak Belanda menyatakan :
1. Menyetujui Pemerintahan RI kembali ke Yogyakarta
2. Menghentikan gerakan-gerakan militer
3. Membebaskan tahanan politik
3. Tidak mengakui daerah-daerah kekuasaan RI sebelum tanggal 19 Desember 1948
4. Segera melaksanakan Konferensi Meja Bundar

Dengan tercapainya kesepakatan prinsip-prinsip Roem-Royen maka pada tanggal 13 Juli 1949 Pemerintah Darurat Republik Indonesia ( PDRI ) pimpinan Mr. Syafrudin Prawiranegara di Bukit Tinggi, Sumatera Barat mengembalikan mandatnya kepada Pemerintah RI di Yogyakarta.

7. Konferensi Meja Bundar ( KMB ) 23 Agustus - 27 Desember 1949
Perundingan KMB terjadi di Den haag, Belanda. Pihak Indonesia dipimpin oleh PM Drs. Moehammad Hatta, delegasi BFO dipimpin oleh Soeltan Hamid Algadrie, delegasi Belanda diketuai Mr. Van Maarseven, dan pihak UNCI diwakili oleh Chritchley dari Australia. Dalam perundingan yang berjalan sangat alot ini dicapai kesepakatan :
1. Belanda mengakui kedaulatan Indonesia dalam bentuk Republik Indonesia Serikat ( RIS )
2. Dibentuk Uni Indonesia - Belanda
3. RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan ijin baru terhadap perusahaan Belanda di Indonesia
4. RIS membayar hutang-hutang Pemerintah Hindia-Belanda sejak tahun 1942
5. Irian Barat ditunda penyelesaiannya dalam jangka waktu satu tahun kemudian

Dengan tercapainya kesepakatan KMB, kedudukan Indonesia telah diakui sebagai negara yang berdaulat penuh walaupun masih menyisakan persoalan Irian Barat.

3. Perjuangan Menghadapi Pemberontakan PKI Madiun (Negara Sovyet Indonesia )
Perundingan Renville menyebabkan PM Amir Syarifudin tidak mampu mempertahankan kabinetnya sehingga tanggal 23 Januari 1948 menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Presiden Soekarno lalu menunjuk Drs. Moehammad Hatta sebagai PM yang baru untuk memimpin kabinet.
Pendudukung Mr. Amir Syarifudin lalu membentuk FDR ( Front Demokrasi Rakyat ) tanggl 28 Juni 1948 yang kemudian menjadi oposisi kabinet Hatta. Kedatangan tokoh komunis Muso dari Moskow, Rusia mempersatukan golongan sosialis komunis ke dalam PKI ( Partai Komunis Indonesia )
Pada tanggal 18 September 1948 di Madiun Soemarsono mengumumkan berdirinya "Negara Sovyet Republik Indonesia" dengan tujuan meruntuhkan negara RI hasil Proklamasi 17 Agustus 1945.
Pemerintah RI memberikan reaksi keras terhadap pemberontakan tersebut dengan bertindak tegas. Presiden Soekarno di RRI berpidato kepada rakyat Indonesia yang intinya mengutuk pemberontakan yang terjadi saat Pemerintah dan rakyat Indonesia sedang menghadapi perjuangan melawan Belanda yang berusaha menjajah kembali Indonesia. Pemerintah lalu mengangkat Kolonel Gatot Soebroto sebagai Gubernur Militer serta Kolonel Soengkono. panglima divisi Jawa Timur untuk melaksanakan GOM I ( Gerakan Operasi Militer ) guna menghancurkan pemberontakan PKI Madiun.
Tanggal 30 September atas dukungan dari rakyat, pemberontakan PKI Madiun 1948 dapat dihancurkan. Muso berhasil ditembak mati sedangkan tokoh FDR, Mr. Amir Syarifudin dapat ditangkap dan akhirnya dihukum mati saat Belanda melancarkan Agresi Militer II terhadap Pemerintah RI di Yogyakarta tanggal 19 Desember 1949. ( Bersambung )