PENGAKUAN KEDAULATAN INDONESIA / RIS 27 DESEMBER 1949 OLEH BELANDA

Sebagai pelaksanaan Persetujuan Konferensi Meja Bundar yang ditandatangani di Den Haag, Belanda pada tanggal 2 November 1949, wakil tertinggi mahkota Belanda (dulunya disebut Gubernur Jendral) AHJ. Lovink menyerahkan tanggungjawab pemerintahan kepada Republik Indonesia Serikat yang diwakili oleh Menteri Pertahanan Sri Soeltan Hamengkoeboewono IX. Usia kemerdekan yang baru empat tahun dan pemerintahan yang masih balita ternyata tidak menyebabkan kita kalah dalam diplomasi melawan Belanda sebaliknya hasil diplomasi beberapa bulan oleh para pemimpin pemerintahan Indonesia dibawah pimpinan Wapres Drs. Moehammad hatta tersebut benar-benar luar biasa sehingga berhasil membuat Republik Indonesia diakui kedaulatannya (versi Indonesia, versi Belanda adalah penyerahan Kedaulatan) walau dengan nama Republik Indonesia serikat / RIS.

Republik Indonesia Serikat (RIS) merupakan suatu kesepakatan antara RI dan negara-negara bagian yang didirikan di daerah pendudukan Belanda. Kebijakan yang dirumuskan pimpinan RI ( Bung Karno dan Bung Hatta ) ketika berada dalam tahanan Belanda di Pulau Bangka setelah ibukota perjuangan RI, Yogyakarta, diduduki oleh Belanda pada tanggal 19 Desember 1949 dengan sebutan "Trase Baru" ingin merangkul para wakil "Negara-Negara Federal" itu dalam suatu front bersama menghadapi Belanda di Meja perundingan. Hasilnya adalah kesepakatan mendirikan RIS, karena Belanda hanya bersedia mengakui kedaulatan dan menyerahkan tanggungjawab pemerintahan kepada RIS.

Namun, pihak RI berhasil mendudukkan Ir. Soekarno sebgai Presiden RIS dan Drs. Moehammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Kemenangan strategis yang berhasil dicapai dalam Konferensi Meja Bundar ( KMB ) ini adalah keputusan bahwa inti angkatan perang RIS adalah TNI. Dan tentara Belanda di Indonesia yang dikenal dengan nama KNIL dibubarkan dalam waktu enam bulan. Konsesi yang terpaksa diberikan pihak Indonesia adalah beberapa ikatan di bidang ekonomi/finansial dan pihak Belanda masih menguasai " Residensi" Irian Barat yang dinyatakan sebagai masalah sengketa. namun, dispakati bahwa masalah itu akan diselesaikan melalui perundingan dalam masa waktu satu tahun (kemudian ternyata, sengketa Irian Barat baru dapat diselesaikan setelah 12 tahun KMB berlalu).

Namun, segi-segi tidak begitu menguntungkan dari persetujuan KMB itu seperti tidak merupakan beban pada tanggal 27 Desember 1949. Yang penting, Belanda menyerahkan tanggungjawab pemerintahan kepada pihak Indonesia yang diwakili oleh tokoh populer pada waktu itu, yaitu Bung Soeltan Hamengkoeboewono IX.
Ia mengenakan seragam militer TNI dengan pangkat kehormatan Letnan Jendral. rakyat jakarta selama bertahun-tahun dibawah pemerintahan Belanda jarang melihat tokoh-tokoh TNI dalam seragam militer.
Pada hari itu mereka ikut bangga menyaksikan para perwira TNI ikut tampil seperti Letnan Kolonel Daan Yahya ( Gubernur Militer Jakarta Raya ) dan Kolonel Tahi Bonar Simatupang ( Pejabat Kepala Staf Angkatan Perang RIS ).

Yang paling membanggakan bagi rakyat Jakarta adalah kehadiran Pasukan Batalyon Kala Hitam dari Divisi Siliwangi di depan Istana Merdeka dalam upacara penurunan bendera Belanda (Merah-Putih-Biru) dan dikibarkannya Sang Saka Merah Putih. Batalyon Kala Hitam dipimpin oleh Mayor Kemal Idris, tetapi kesatuan yang ikut upacara di samping pasukan Belanda dipimpin oleh Letnan Poniman (kemudian pernah menjadi Menteri Pertahanan dan Keamanan).




Pada saat yang bersamaan, tanggal 27 Desember 1949 itu, di istana Dam di Amsterdam, Belanda diselenggarakan serah terima (pihak Indonesia menyebutnya Pengakuan Kedaulatan) kedaulatan atas wilayah Indonesia, dulunya Hindia Belanda. Upacara khidmat itu dihadiri oleh oleh Ratu Belanda, Juliana dan RIS diwakili sebuah delegasi yang dipimpin oleh Perdana Menteri Moehammad Hatta.


Ia bertahun-tahun bermukim di negara Belanda sebagai mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi di Rotterdam. Ia pernah ditahan dan dibawa ke pengadilan karena dituduh sebagai aktivis Organisasi Perhimpunan Indonesia ( PI ) yang telah menimbulkan keonaran. Sudah pasti upacara 27 Desember 1949 itu merupakan pengalaman bahagia dan unik bagi Bung Hatta. Namun ketika seorang wartawan Belanda selesai upacara tersebut bertanya, bagaimana perasaannya, Bung Hatta menjawab, "Ah, biasa saja". Sungguh sebuah ungkapan merendah dari diplomat ulung yang juga merupakan salah satu Proklamator kemerdekaan RI tersebut. Padahal dari peristiwa ini Indonesia kemudian diakui sebagai sebuah negara yang berdaulat sejajar dengan bangsa-bangsa lain yang sudah merdeka. Ia sudah bahagia dan tanpa pamrih memberikan sumbangsih tenaga dan pikiran bagi bangsa dan negaranya.


Menarik sekali pandangan kesejarahan Kolonel Tahi Bonar Simatupang yang hadir dalam upacara di Jakarta pada tanggal 27 Desember 1949 seperti dituliskannya dalam bukunya "Laporan Dari Banaran". Ia menulis " Syahdan pada tahun 1629 maka tibalah di tepi Kali Ciliwung balatentara Kerajaan Mataram yang telah memperoleh perintah dari Sultan Agung Hanyokrokusumo untuk mengusir penjajah Belanda dari Batavia, yakni kota yang didirikan Belanda pada tahun 1619 di tempat yang sebelumnya bernama Jayakarta. Daerah sekitar Kali Ciliwung itu dijadikan pangkalan oleh balatentaraMataram tadi untuk meancarkan serangan atas Batavia. Oleh sebab itulah daerah tersebut sampai sekarang masih terkenal dengan nama Mataraman ( Matraman ). Balatentara Sultan Agung tidak berhasil mengusir Belanda dari Batavia dan dari Batavia inilah Belanda meluaskan daerah kekuasaannya sehingga pada akhirnya seluruh tanah air Indonesia meringkuk dibawah penjajahan Belanda. Syahdan tigaratus dua puluh tahun kemudian, yakni pada tanggal 27 Desember 1949 sore, maka berangkatlah sebuah delegasi dari Gedung Proklamasi Pegangsaan Timur 56 Jakarta ( sekarang Jalan Proklamasi ) yang terletak di daerah Mataraman, ke "Paleis Rijswijk" untuk menghadiri upacara peresmian berakhirnya kekuasaan Belanda atas Indonesia. Sejak pengakuan kedaulatan, maka makna "Paleis Rijswijk" digantilah menjadi "Istana Merdeka". Kebetulan delegasi yang menghadiri upacara peresmian berakhirnya kekuasaan belanda atas Indonesia itu berada di bawah pimpinan Sri Soeltan Hamengkoeboewono IX dari Mataram, keturunan dari Sultan Agung Hanyokrokusumo".

*) Disadur dari tulisan wartawan senior Sabam Siagian di harian Kompas, 27 Desember 2004 dengan Judul "55 tahun lalu di Jakarta, serah Terima Tanggung Jawab Pemerintahan Dari Belanda Ke RIS )