UNTUNG SURAPATI

Salah satu jawara Betawi yang terkenal adalah Untung Surapati. Ia membuat pihak Kompeni Belanda kalang kabut karena perlawanannya. Dalam buku sejarah, tokoh ini disebut sebagai budak yang berasal dari Pulau Bali. Kapten Baber, perwira Belanda yang membawa Untung kecil (berusia sekitar 7 tahun) ke Batavia.

Di Batavia, budak kecil itu dijual kepada seorang Belanda pegawai VOC yang bernama Moor. Oleh Moor budak itu diminta menemani anak perempuannya yang bernama Suzana. Maklum istri telah meninggal dan usia anaknya itu sebaya dengan dengan sang budak. Sejak Untung tinggal di rumah majikannya, ternyata kedudukan Moor semakin meningkat. Pangkatnya naik menjadi Opperkoopman, sehingga Moor memberi nama budak itu dengan panggilan Untung.

Kedudukan Moor terus meningkat, sampai ia dipercaya menjadi anggota Raad van Indie atau Dewan Hindia. Lembaga ini setingkat di bawah Gubernur Jendral sehingga anggotanya diberi gelar "Edelheer" artinya orang yang mulia atau dimuliakan. Moor yang sayang betul kepada Untung juga mendidiknya dan sering mengajaknya keliling Batavia. Alhasil Untung mengetahui setiap sudut kota Batavia dan pergaulan di kalangan warga Belanda.
Secara diam-diam Untung bersahabat dengan Kyai Ebun dan seiring dengan perkembangan usia ia juga menjalin cinta dengan Suzana. tanpa sepengetahuan Moor, Untung menikah dengan Suzana disaksikan Kyai Ebun. Mengetahui hal itu Edelheer Moor marah, ia memerintahkan tentara VOC untuk menangkap Untung. Untuk menjaga nama baik dan kedudukannya, ia mengirim Suzana ke negeri Belanda.
Di penjara Untung berkawan dengan Wirayuda, yang ditahan oleh VOC. Bersama-sama dengan yang lainnya, mereka merencanakan melarikan diri. Rencana itu berhasil dan Untung ditunjuk sebagai pemimpin untuk melawan tentara Belanda. Dari pusat kota Batavia, Untung bersama Wirayuda dan Kyai Ebun serta tahanan lain lari ke Pecenongan. Kemudian mereka ke Depok lalu ke kali Angke. Di pinggiran Batavia ini Untung selalu menyerang pasukan VOC. Di sisi lain, belanda juga menghadapi pasukan Banten yang dipimpin Syekh Yusuf dan Pangeran Purbaya.
Belanda membuat siasat dengan membujuk Untung untuk menghentikan perlawanannya, dan memberikan pangkat Letnan. Pasukan Untung yang terdiri dari kawan-kawannya di penjara diberi perlengkapan dan senjata Belanda. Untung ditugaskan membujuk Pangeran Purbaya agar menarik pasukannya dan berhenti memusuhi Belanda.
untung menemui pangeran Purbaya di Cikalong dan berhasil meyakinkannya. Tiba-tiba datang Vaandrig (Letnan Muda) Willem Kuffeler bersama pasukannya yang memerintahkan Pangeran Purbaya untuk menyerah. Untung tidak terima dengan tindakan itu, pada tanggal 28 Januari 1684, ia menyerang perkemahan Willem Kuffeler sehingga 28 orang pasukan VOC tewas. Aksi Untung tersebut menimbulkan kemarahan Belanda. Mereka mengejar pasukan Untung yang lari ke Cirebon. Oleh Sultan Cirebon, Untung diberi nama tambahan Surapati yang merupakan nama anak angkat Sultan Cirebon. Pasukan Belanda yang dipimpin oleh Jacobus Couper tiba di Cirebon dan langsung menyerang Untung. Berkat keunggulan senjata, Untung terdesak dan menghindar ke timur menuju Mataram.
Di Mataram, Untung Surapati disambut gembira oleh orang-orang yang membenci VOC. Belanda akhirnya mengirim pasukan di bawah pimpinan Kapten Francois Tack, seorang perwira VOC yang kaya akan pengalaman tempur. Dalam pertempuran di Kartasura tanggal 7 Februari 1686, Untung Surapati berhasil menewaskan Kapten Tack. Dengan persenjataan yang dirampas dari Belanda, Untung pindah ke Jawa Timur. Di Pasuruan ia mendirikan kerajaan yang kemudian meluaskan kekuasaannya sampai ke Malang dan Kediri. Untung kemudian diberi gelar Adipati Aria Wiranegara. Ada yang mengartikan gelar itu dengan ungkapan "Belalang telah menjadi Elang" atau "Cacing telah menjadi Ular Naga". Artinya seorang BUdak yang bernama Untung telah menjadi Raja. (Disarikan dari tulisan U.Widyanto, Kompas)

BUNG KARNO KEMBALI SEBAGAI PRESIDEN RIS

Berita itu cepat beredar ke segenap penjuru Jakarta : Bung Karno akan tiba kembali di Jakarta. Hari itu, 29 Desember 1949, berpuluh ribu rakyat memenuhi jalan-jalan antara lapangan terbang Kemayoran dan Istana Merdeka. Ia meninggalkan Yogyakarta, ibukota perjuangan RI. Di sana ia telah angkat sumpah jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat (RIS).

Letkol Soeharto, Komandan Wehrkreisse III (Zona perang yang meliputi Yogyakarta dan sekitarnya) mengantar Presiden Soekarno, Ibu Fatmawati, dan anak-anak ke Lapangan Terbang Maguwo (sekarang Adisucipto). Siapa yang dapat meramalkan bahwa 18 tahun kemudian Soeharto akan menggantikan Soekarno sebagai Presiden ?
Sebuah pesawat Dakota DC-3 yang baru saja di cat putih dengan sebutan Garuda Indonesia Airways (GIA) mengangkut Presiden Soekarno sekeluarga dan rombongan (antara lain Ki hajar Dewantoro) menuju Jakarta. Nama perusahaan penerbangan itu, usaha patungan antara Belanda - Indonesia, diberikan oleh Bung Karno.
Empat tahun lamanya Bung karno telah meninggalkan Jakarta. Pada awal 1946, pimpinan RI yang baru berumur beberapa bulan itu memutuskan untuk memindahkan ibukota Ke Yogyakarta karena Jakarta dianggap tidak aman lagi. Hampir setiap hari terjadi insiden tembak menembak antara prajurit-prajurit tentara kolonial Belanda yang ikut mendarat bersama pasukan Inggris sebagai tentara pendudukan dengan para pemuda pejuang.
Pada suatu malam di awal Januari 1946, rangkaian kereta api khusus diparkir di belakang Pegangsaan Timur 56 (sekarang jalan Proklamasi), kediaman Ir. Soekarno sekeluarga. Kemudian Presiden, Wakil Presiden, dan keluarga masing-masing serta beberapa menteri lainnya secara menyusup naik kereta api. Lampu dipadamkan. Kereta api khusus itu selamat melewati pos militer Belanda di Bekasi.
Pada hari itu, 29 Desember 1949, Presiden Soekarno sebagai Kepala Negara RIS kembali ke Jakarta yang dinyatakan sebagai ibukota negara federasi yang segera mendapat pengakuan dari negara-negara Asia, Eropa, dan Amerika Serikat serta Australia. Suatu kombinasi yang tepat antara perjuangan gerilya dan diplomasi telah memaksa Belanda mengakui kedaulatan Indonesia merdeka.
Bung Karno sadar, ia merupakan simbol dari kemenangan itu. Intuisinya tajam tentang cara memaksimalkan efek penampilannya di depan rakyat Jakarta yang sudah bertahun-tahun tidak dijumpainya. Pakaian stelan Sharkskin putih dengan peci hitam yang kontras, lambaian tangannya dengan senyum bahagianya tambah membangkitkan respon massa. Teriakan "Merdeka" dan "Bung Karno" memenuhi udara saat ia lewat dengan mobil tanpa kap.
Di sampingnya berdiri Menteri Pertahanan Sultan Hamengkubuwono IX dengan seragam TNI dan tanda pangkat Letnan Jendral. Mungkin tanpa sengaja, penampilan "Bung Sultan" seakan-akan ingin mengingatkan rakyat Jakarta bahwa peranan TNI ikut menentukan sehingga Bung Karno akhirnya berhasil kembali ke Jakarta sebagai Kepala Negara yang diakui dunia internasional.
Entah berapa jama waktu yang diperlukan antara lapangan terbang Kemayoran dan istana sampai rombongan Presiden Soekarno tiba. Bahwa tidak ada insiden serius terjadi, sungguh luar biasa. Rakyat Jakarta tampaknya senang diatur oleh polisi militer dan polisi mobil brigade yang baru seminggu masuk Jakarta.
Setibanya Bung Karno di Istana Merdeka, tanpa menunggu lama, ia segera berpidato. Suaranya yang memiliki efek khas terdengar menggeledek. Ia rakyat supaya mendekat memasuki halaman istana. Istana yang bertahun-tahun dianggap "angker" karena dijaga militer Belanda, pada saat itu bebas dimasuki rakyat biasa. Tidak mengherankan kalau ada yang seperti "kesurupan" dihipnotis oleh penampilan dan suara Bung Karno.
Malam itu Jakarta seperti diliputi suasana pesta. Di berbagai pelosok Ibukota para tetangga tampak berkumpul dan topik pembicaraan hanya satu "Bung Karno telah kembali ...." ( Dari tulisan Sabam Siagian, Kompas )

PERJUANGAN BERSENJATA DAN DIPLOMASI DALAM RANGKA MENEGAKKAN KEMERDEKAAN INDONESIA ( TULISAN KETIGA : HABIS )

4. Perjuangan Menghadapi Agresi Militer Belanda

Kedatangan Belanda yang membonceng Sekutu ke Indonesia bertujuan untuk mengambalikan kekuasaan Belanda atas wilayah Indonesia sebagai daerah jajahannya. Untuk itu Belanda mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

a. Menyerukan kepada dunia internasional bahwa masalah Indonesia adalah masalah dalam negeri Belanda dengan maksud supaya negara lain tidak campur tangan terhadap penyelesaian masalah Indonesia-Belanda.

b. Melaksanakan serangkaian konferensi untuk memecah belah semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, yaitu antara lain :
1. Konferensi Malino 15-25 Juli 1946 Dihadiri oleh 15 daerah di luar Jawa yang menghasilkan kesepakatan pembentukan negara serikat
2. Konferensi Pangkal Pinang 1 Oktober 1946 Hal yang dibicarakan adalah masalah minoritas ( Cina, India, dan Arab ) yang menyetujui terbentuknya negara serikat
3. Konferensi Denpasar 18-24 Desember 1946 Konferensi ini berhasil membentuk NIT ( Negara Indonesia Timur )
4. Konferensi Federal 29 Mei 1948 Berhasil membentuk BFO atau Dewan Permusyawaratan Federal. Dalam konferensi lanjutan tanggal 12 Juli 1948 dikeluarkan Resolusi Bandung yang berisi pernyataan bahwa negara Serikat didirikan paling lambat 1 januari 1949

c. Mendirikan negara-negara boneka guna mempersempit wilayah RI, yaitu :
1. Negara Indonesia Timur tanggal 18 Desember 1946
2. Negara Pasundan tanggal 4 Mei 1947
3. Daerah Istimewa Borneo dan Dewan Federal Borneo Barat tanggal 9 Mei 1947
4. Negara Madura tanggal 23 januari 1948
5. Negara Jawa Barat tanggal 16 Februari 1948
6. Negara Sumatra Timur tanggal 24 Maret 1948
7. Negara Jawa Timur tanggal 16 November 1948

d. Melancarkan Agresi Militer 1. Agresi Militer Belanda I tanggal 21 Juli 1947
Disebabkan keadaan ekonomi Belanda yang memburuk sehingga menyebabkan Belanda berusaha menyelesaikan masalah Indonesia secepat mungkin. Dalam menghadapi Agresi Militer Belanda I ini, TNI membangun pertahanan baru dengan sistem Wehkreise dengan taktik perang gerilya serta membatasi gerakan Belanda hanya pada kota-kota besar dan jalan raya sedangkan daerah-daerah di luar itu tetap dikuasai RI. Agresi Militer Belanda I mengakibatkan wilayah RI semakin sempit tetapi RI juga mendapatkan keuntungan karena munculnya reaksi dunia berkaitan dengan agresi tersebut, seperti : a. Pemerintah negara-negara Arab mengakui RI secara De Yure b. Amerika Serikat mengusulkan pembentukan komisi jasa baik PBB c. Australia yang disukung oleh Cina di PBB mengusulkan supaya setiap konsul yang ada di Indonesia harus melapor tentang perkembangan situasi terhadap Dewan Keamanan PBB d. Mesir menganggap tindakan Belanda merupakan ancaman terhadap perdamaian dunia

2. Agresi Militer Belanda II tanggal 19 Desember 1948
Perundingan-perundingan yang dilakukan oleh Belanda-Indonesia dibawah pengawasan Komisi Tiga Negara (KTN) setelah perundingan Renville selalu mengalami kegagalan karena Belanda selalu mengemukakan hal-hal yang sulit diterima oleh bangsa Indonesia. Namun demikian RI tetap berusaha menyelesaikannya melalui perundingan, yaitu meminta KTN untuk mengadakan perundingan dengan Belanda walaupun dengan syarat Indonesia harus mengakui kedaulatan Belanda pada masa peralihan. Tetapi Belanda mengemukakan pendapat bahwa perundingan tidak akan dijalankan apabila tidak berdasarkan tuntutan Belanda. Tanggal 18 Desember 1948, Dr. Beel ( PM Belanda periode 1946 - 1948 ) memberitahukan kepada Pemerintah RI dan KTN bahwa Belanda menolak serta tidak terikat perundingan Renville. Pernyataan itu sebagai dalih untuk melancarkan Agresi Militer Belanda II tanggal 19 Desember 1948 dengan sasaran langsung ibukota RI di Jogjakarta dengan tujuan menghancurkan RI. Kemungkinan Belanda melancarkan Agrsi Militer II telah diperhitungkan oleh karenanya Pemerintah RI mengambil langkah sebagai berikut : 1. Presiden & Wapres serta para pejabat tinggi yang lain tetap berada di kota agar selalu dekat dengan KTN meskipun kemungkinan akan ditawan oleh Belanda 2. Memerintahkan kepada Mr. Syafroedin Prawiranegara untuk membentuk PDRI (Pemerintah Darurat Republok Indonesia) di Sumatra 3. Apabila PDRI di Sumatra gagal dibentuk diperintahkan kepada Mr. Maramis, L.N. Palar, dan Dr. Soedarsono untuk membentuk PDRI di India Agresi Militer Belanda kedua menyebabkan kemarahan dunia internasional karena Belanda dianggap telah melanggar ketentuan PBB lewat KTN. Atas prakarsa Birma dan India, dilaksanakan Konferensi Asia untuk Indonesia di New Delhi. Di samping itu PBB menggantikan KTN (Komisi Tiga Negara ) dengan UNCI (United Nations Commition For Indonesia) yang menyampaikan Resolusi Dewan Keamanan PBB terhadap Belanda di Indonesia.

5. Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI)
Untuk menjaga kemungkinan ditawannya pimpinan pemerintahan di Jogjakarta, Presiden Soekarno memerintahkan kepada Mr. Syafrudin Prawiranegara membentuk PDRI di Sumatra. Tujuan pembentukan PDRI adalah untuk menjalankan pemerintahan selama para pimpinan RI ditawan oleh Belanda. Dengan keberhasilan pembentukan PDRI yang berkedudukan di Bukit Tinggi, Sumatera Barat maka walaupun Jogjakarta dikuasai Belanda namun RI tetap tegak berdiri



6. Konferensi Meja Bundar, Terbentuknya Republik Indonesia Serikat & Pengakuan Kedaulatan

A. Konferensi Meja Bundar (KMB)
Berlangsung di Den Haag, Belanda. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Drs. Moehammad Hatta, delegasi BFO (Dewan Permusyawaratan Federal) dipimpin oleh Soeltan Hamid Algadrie II, delegasi Belanda dipimpin oleh Menteri Seberang Lautan Mr. Van Maarseveen, dan delegasi UNCI sebagai penengah dipimpin oleh diplomat Australia Chritchley. Hasil KMB adalah sebagai berikut :

a. Bidang Politik
1. Pengakuan Kedaulatan Negara RIS
2. Dibentuknya Uni Indonesia-Belanda
3. Penyelesaian masalah Irian Barat ditunda satu tahun kemudian
b. Bidang Ekonomi
1. RIS bertanggungjawab membayar utang Belanda di Indonesia sejak tahun 1942
2. RIS mengembalikan milik Belanda dan memberikan ijin baru terhadap perusahaan Belanda
c. Bidang Militer
1. Tentara Belanda ditarik dari Indonesia
2. Tentara Belanda seperti KNIL dapat ditampung sebagai APRIS (Angkatan Perang RIS)
d. Bidang Kebudayaan
1. Hubungan kebudayaan diatur atas dasar sukarela dan bersifat timbal balik
2. Badan-badan yang mempunyai nilai budaya sangat penting yang dimiliki Belanda dikembalikan kepada Pemerintah RIS
e. Bidang Kebudayaan
1. Pemerintah RIS menerima pegawai Pemerintah Hindia Belanda

B. Terbentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS) Untuk mengadakan segala persiapan berkenaan dengan pengakuan kedaulatan RIS dan alat kelengkapan negara, maka pada tanggal 6-14 Desember 1949 KNIP mengadakan sidang untuk membahas hasil-hasil KMB dan selanjutnya menyepekati UUDS RIS. Pada tanggal 16 Desember 1949, Soekarno dipilih sebagai Presiden RIS dan Moehammad Hatta sebagai Wakil Presiden RIS yang selanjutnya dilantik pada tanggal 17 Desember 1949. Kabinet RIS sendiri terbentuk pada tanggal 20 Desember 1949

C. Pengakuan Kedaulatan Berlangsung pada tanggal 27 Desember 1949 di istana De Dam, Belanda. Pada saat berlangsungnya upacara pengakuan kedaulatan di Belanda, di Istana Merdeka Jakarta juga dilaksanakan upacara serah terima Pemerintah Hindia Belanda yang diwakili Lovink kepada delegasi RI yang dipimpin oleh Sri Soeltan Hamengkoeboewono IX yamg kemudian dilaksanakan penurunan bendera Belanda dan digantikan bendera Merah Putih. Sementara di Jogjakarta juga dilaksanakan upacara penyerahan kedaulatan dari Pemerintah RIS (Soekarno) kepada Pemerintah RI (Mr. Asaat)

7. Perjuangan Kembali Ke Negara Kesatuan
Dengan diterimanya hasil KMB, negara Indonesia merupakan negara federal/serikat dalam bentuk Republik Indonesia Serikat (RIS). Negara-negara bagian ditentukan berdasarkan Piagam Konstitusi RIS yang terdiri dari :

a. Negara RI yang meliputi daerah menurut status quo seperti dimaksud dalam perundingan Renville, yaitu sebagai berikut :
1. Negara Indonesia Timur
2. Negara Pasundan termasuk Distrik Federal Jakarta
3. Negara Jawa Timur
4. Negara Madura
5. Negara Sumatera Timur termasuk daerah status quo Asahan selatan dan Labuhan Batu

b. Satuan-satuan negara yang tegak sendiri seperti Jawa Tengah, Bangka, Belitung, Riau, Daerah Istimewa Kalimantan Barat, Dayak Besar, Kalimantan Tenggara, dan Kalimantan Timur

c. Daerah-daerah Indonesia selebihnya yang bukan daerah-daerah bagian

Negara-negara bagian dan satuan kenegaraan mulai goyah karena tidak ada dukungan rakyat. Selain itu, kesadaran bahwa negara federal merupakan upaya Belanda untuk memecah belah persatuan dan kesatuan Indonesia telah mendorong semakin kuatnya usaha untuk membubarkan Republik Indonesia Serikat (RIS).
Atas persetujuan parlemen, pada tanggal 8 Maret 1950 Pemerintah RI mengeluarkan UU Darurat Nomor 11 tahun 1950 yang berisi tentang tacara perubahan susunan kenegaraan RIS. Berdasarkan UU tersebut daerah-daerah bagian diperbolehkan bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Setelah dikeluarkannya UU Darurat Nomor 11 thaun 1950, banyak negara-negara bagian yang mulai bergabung dengan RI antara lain Negara Jawa Timur, Negara Pasundan, Negara Sumatera Selatan, Negara Kalimanta Timur, Tenggara, dan Dayak, Daerah Bangka-Belitung, dan daerah Riau. Selanjutnya beberapa daerah seperti Padang dimasukkan kedalam daerah Sumatera Barat, sabang sebagai daerah Aceh, dan Kotawaringin dimasukkan kedalam wilayah RI. Sampai dengan tanggal 5 April 1950, di wilayah Indonesia tinggal terapat tiga negara, yaitu : Negara RI, Negara Sumatra Timur, dan Negara Indonesia Timur (NIT).

Pada tanggal 19 Mei 1950, RIS dan RI mengadakan perundingan untuk mempersiapkan prosedur pembentukan Negara Kesatuan RI oleh RI dan RIS di Jogjakarta. Untuk melaksanakannya, dibentuklah panitia gabungan RI-RIS yang bertugas merancang UUD NKRI. Panitia ini dipimpin oleh Prof. Dr. Mr. Soepomo.

Pada tanggal 14 Agustus 1950, rancangan UUD diterima baik oleh Parlemen RIS dan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 1950 Presiden Soekarno menandatangani UUD yang kemudian dikenal dengan nama UUDS NKRI 1950 ( Undang_undang Dasar Sementara)

Akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1950, dengan resmi RIS dibubarkan dan kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945.

PERJUANGAN BERSENJATA DAN DIPLOMASI DALAM RANGKA MENEGAKKAN KEMERDEKAAN INDONESIA ( TULISAN KEDUA )

2. Perjuangan Diplomasi

Langkah-langkah yang dilakukan bangsa Indonesia dalam perjuangan diplomasi adalah :
A. Diplomasi Ke Berbagai Negara

Tujuannya adalah memperoleh dukungan terhadap perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Diplomat Indonesia yang dikirim ke luar negeri adalah:
1. Lambertus Nikolas Palar ( L.N. Palar ) dan Soedjatmoko ditugaskan di PBB, New York, USA
2. Dr. Soemitro Djojohadikoesoemo ditugaskan di USA
3. Dr. Soebandrio ditugaskan di Inggris
4. Zaiboedin Djafar ditugaskan ke Arab
5. H. Rosyidi ditugaskan di Mesir
6. Idham Chalid ditugaskan ke Pakistan
7. Dr. Soedarsono ditugaskan di India

Hasil diplomasi ini antara lain :
a. Negara-negara Timur Tengah mendukung perjuangan RI
b. Liga Arab yang dipelopori Mesir mengakui RI sebagai negara merdeka
c. Burma dan India memprakarsai Konferensi Asia untuk Indonesia di New Delhi, India
d. Irak melarang pesawat terbang Belanda mendarat di negaranya
e. Iran mengirim kawat simpati terhadap perjuangan bangsa Indonesia

B. Diplomasi Beras
Indonesia walaupun mengalami kesulitan akibat blokade Belanda membantu India yang sedang mengalami kelaparan dengan jalan mengirimkan bantuan beras sebanyak 500 ribu ton. Beras tersebut dikirim ke India pada tanggal 20 Agustus 1946 lewat Probolinggo, Jawa Timur. Diplomasi Beras membuat dukungan India kepada RI semakin meningkat.

C. Diplomasi Dengan Belanda
1. Perundingan 10 Februari 1946
Terjadi atas desakan Inggris kepada Indonesia maupun Belanda. Dalam perundingan tersebut, pihak RI diwakili oleh Mr. Soetan Syahrir sedangkan pihak Belanda diwakili oleh Van Mook ( Kepala NICA di Indonesia ). Sebagai penengah adalah pihak Inggris yang diwakili oleh Lord Killearn. Hasil perundingan adalah :
a. Indonesia dijadikan sebagai negara Persemakmuran berbentuk federasi
b. Urusan dalam negeri Indonesia diatur oleh Pemerintah RI, urusan luar negeri diatur oleh
Pemerintah Kerajaan Belanda
c. Dibentuk pemerintahan peralihan sebelum terbentuknya Persemakmuran

2. Perundingan Hoge Veluwe, Belanda 14 - 25 April 1946
Dalam perundingan ini Indonesia diwakili oleh Mr. Soewandi, Dr. Soedarsono, Mr. A.K. Pringgodigdo, sedangkan pihak Belanda diwakili oleh Van Mook. Perundingan ini tidak berhasil mencapai kesepakatan apapun ( gagal ).

3. Perundingan Genjatan Senjata / Cease Fire 20 - 30 September 1946
Terjadi atas usaha Lord Killearn sehingga pada tanggal 7 Oktober 1946 tercapai persetujuan genjatan senjata

4. Perundingan Linggajati 15 November 1946
Terjadi setelah perundingan genjatan senjata disetujui. Dalam perundingan di Linggajati, Cirebon tersebut pihak Indonesia diwakili oleh Mr. Soetan Syahrir, sedangkan pihak Belanda diwakili oleh Mr. Schermenhorn. Inggris sebagai penengah diwakili oleh Lord Killearn. Hasil perundingan adalah :
a. Belanda mengkui wilayah RI meliputi Sumatra, Jawa &Madura
b. Dibentuk Republik Indonesia serikat ( RIS )
c. Dibentuk Uni Indonesia - Belanda

5. Perundingan Renville 17 Januari 1948
Perundingan yang terjadi diatas geladak kapal perang Amerika Serikat USS Renville. Dalam perundingan ini pihak Indonesia diwakili oleh PM Mr. Soetan Syahrir, sedangkan pihak Belanda diwakili oleh Abdoelkadir Widjojoatmojo. Perundingan Renville terjadi atas peran PBB lewat Komisi Tiga Negara / KTN ( AS, Belgia, dan Australia )yang berusaha menengahi persengketaan RI - Belanda yang kembali bergolak setelah Belanda melancarkan Agresi Militer I tanggal 21 Juli 1947. Hasil Perundingan Renville :
a. Wilayah RI diakui berdasarkan Garis Demarkasi Van Mook ( garis khayalan Van Mook sebagai batas wilayah RI - Belanda berdasarkan kemajuan pasukan Belanda dalam Agresi Militer Belanda I
b. RI harus menarik pasukannya dari berbagai daerah kantong ( daerah yang terletak di dalam wilayah pendudukan Belanda )
c. Pembentukan Negara Indonesia Serikat
d. Pembentukan Uni Indonesia _ Belanda

6. Perundingan Roem Royen 17 April - 7 Mei 1949
Agresi Militer Belanda II tanggal 19 Desember 1948 mendapat kecaman dunia internasional sehingga PBB kemudian memberikan bantuan penyelesaian masalah yang terjadi antara RI - Belanda. PBB lalu membentuk sebuah badan bernama UNCI ( United Nation Commition For Indonesiaan ) untuk menggantikan KTN ( Komisi Tiga Negara ). Atas usaha Merle Cochran ( anggota UNCI dari Amerika Serikat ) terlaksana perundingan pendahuluan tanggal 17 April 1946. Persetujuan ini dinamakan Roem Royen karena diambil dari nama Mr. Moehammad Roem ( wakil RI ) dan Dr. J.H. Van Royen ( wakil Belanda ). dalam perundingan tersebut kesepakatan baru tercapai pada tanggal 7 Mei 1946 dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :
a. Pihak Indonesia menyatakan :
1. Penghentian Perang Gerilya
2. Bekerjasama mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan
3. Kesediaan Pemerintah RI menghadiri Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda
b. Pihak Belanda menyatakan :
1. Menyetujui Pemerintahan RI kembali ke Yogyakarta
2. Menghentikan gerakan-gerakan militer
3. Membebaskan tahanan politik
3. Tidak mengakui daerah-daerah kekuasaan RI sebelum tanggal 19 Desember 1948
4. Segera melaksanakan Konferensi Meja Bundar

Dengan tercapainya kesepakatan prinsip-prinsip Roem-Royen maka pada tanggal 13 Juli 1949 Pemerintah Darurat Republik Indonesia ( PDRI ) pimpinan Mr. Syafrudin Prawiranegara di Bukit Tinggi, Sumatera Barat mengembalikan mandatnya kepada Pemerintah RI di Yogyakarta.

7. Konferensi Meja Bundar ( KMB ) 23 Agustus - 27 Desember 1949
Perundingan KMB terjadi di Den haag, Belanda. Pihak Indonesia dipimpin oleh PM Drs. Moehammad Hatta, delegasi BFO dipimpin oleh Soeltan Hamid Algadrie, delegasi Belanda diketuai Mr. Van Maarseven, dan pihak UNCI diwakili oleh Chritchley dari Australia. Dalam perundingan yang berjalan sangat alot ini dicapai kesepakatan :
1. Belanda mengakui kedaulatan Indonesia dalam bentuk Republik Indonesia Serikat ( RIS )
2. Dibentuk Uni Indonesia - Belanda
3. RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan ijin baru terhadap perusahaan Belanda di Indonesia
4. RIS membayar hutang-hutang Pemerintah Hindia-Belanda sejak tahun 1942
5. Irian Barat ditunda penyelesaiannya dalam jangka waktu satu tahun kemudian

Dengan tercapainya kesepakatan KMB, kedudukan Indonesia telah diakui sebagai negara yang berdaulat penuh walaupun masih menyisakan persoalan Irian Barat.

3. Perjuangan Menghadapi Pemberontakan PKI Madiun (Negara Sovyet Indonesia )
Perundingan Renville menyebabkan PM Amir Syarifudin tidak mampu mempertahankan kabinetnya sehingga tanggal 23 Januari 1948 menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Presiden Soekarno lalu menunjuk Drs. Moehammad Hatta sebagai PM yang baru untuk memimpin kabinet.
Pendudukung Mr. Amir Syarifudin lalu membentuk FDR ( Front Demokrasi Rakyat ) tanggl 28 Juni 1948 yang kemudian menjadi oposisi kabinet Hatta. Kedatangan tokoh komunis Muso dari Moskow, Rusia mempersatukan golongan sosialis komunis ke dalam PKI ( Partai Komunis Indonesia )
Pada tanggal 18 September 1948 di Madiun Soemarsono mengumumkan berdirinya "Negara Sovyet Republik Indonesia" dengan tujuan meruntuhkan negara RI hasil Proklamasi 17 Agustus 1945.
Pemerintah RI memberikan reaksi keras terhadap pemberontakan tersebut dengan bertindak tegas. Presiden Soekarno di RRI berpidato kepada rakyat Indonesia yang intinya mengutuk pemberontakan yang terjadi saat Pemerintah dan rakyat Indonesia sedang menghadapi perjuangan melawan Belanda yang berusaha menjajah kembali Indonesia. Pemerintah lalu mengangkat Kolonel Gatot Soebroto sebagai Gubernur Militer serta Kolonel Soengkono. panglima divisi Jawa Timur untuk melaksanakan GOM I ( Gerakan Operasi Militer ) guna menghancurkan pemberontakan PKI Madiun.
Tanggal 30 September atas dukungan dari rakyat, pemberontakan PKI Madiun 1948 dapat dihancurkan. Muso berhasil ditembak mati sedangkan tokoh FDR, Mr. Amir Syarifudin dapat ditangkap dan akhirnya dihukum mati saat Belanda melancarkan Agresi Militer II terhadap Pemerintah RI di Yogyakarta tanggal 19 Desember 1949. ( Bersambung )