SULTAN MAHMUD BADARUDDIN II (TULISAN KETIGA)

Perhitungan Sultan Mahmud Badaruddin II bahwa Belanda akan datang menyerang terbukti. Setelah melalui penggarapan bangsawan dan orang Arab Palembang melalui pekerjaan spionase serta persiapan angkatan perang yang kuat, Belanda datang ke Palembang dengan kekuatan yang lebih besar. Tanggal 16 Mei 1821 armada Belanda sudah memasuki perairan Musi. Kontak senjata pertama terjadi pada tanggal 11 Juni 1821 hingga menghebatnya pertempuran pada 20 Juni 1821. Pada pertempuran 20 Juni ini, sekali lagi, Belanda mengalami kekalahan. Banyak prajuritnya yang terluka dan tewas, tetapi De Kock tidak memutuskan untuk kembali ke Batavia, melainkan mengatur strategi penyerangan.

Bulan Juni 1821 bertepatan dengan bulan suci Ramadhan. Hari Jum'at dan Minggu dimanfaatkan oleh kedua belah pihak bertikai untuk beribadah. De Kock memanfaatkan kesempatan ini. Ia memerintahkan pasukannya untuk tidak menyerang pada hari Jum'at dengan harapan Sultan Mahmud Badaruddin II juga tidak menyerang pada hari Minggu. Pada waktu dini hari Minggu 24 Juni 1821 ketika wong Palembang sedang makan sahur, Belanda secara tiba-tiba menyerang Palembang.
Serangan mendadak ini tentu saja melumpuhkan Palembang karena mengira di hari Minggu orang Belanda tidak menyerang. Setelah melalui perlawanan yang hebat, tanggal 25 Juni 1821 Palembang jatuh ke tangan Belanda. Kemudian pada tanggal 1 Juli 1821 berkibarlah bendera rod, wit, en blau di bastion Kuto Besak, maka resmilah Kolonialisme Belanda di Palembang.
Tanggal 13 Juli 1821, menjelang tengah malam, Sultan Mahmud Badaruddin beserta keluarganya menaiki kapal Dageraad dengan tujuan Batavia. Dari Batavia Sultan Mahmud Badaruddin II dan keluarganya diasingkan ke Ternate sampai akhir hayatnya 26 September 1852.
Catatan sejarah dari dagregister jelas menceritakan perjalanan sejarah Sultan Mahmud Badaruddin II dalam perjuangannya melawan Kolonialisme Barat. Perjuangan yang dimulai sejak sebelum naik tahta hingga dibuang ke Ternate seluruhnya terekam dalam dagregister, bahkan gambar sketsa tentang jalannya pertempuran sungai dan penangkapan Sultan Mahmud Badaruddin II.
Data sejarah itu sedemian lengkap tetapi mengapa kalah dengan penulisan sejarah tokoh-tokoh lain dari tanah Jawa seperti Pangeran Diponegoro, Sultan Agung Hanyokrokusumo, dan Sultan Ageng Tirtayasa ? Terserah para sejarawan-lah Sudah sepantasnya Sultan Mahmud Badaruddin II sebagai Pahlawan Nasional namanya dipakai sebagai nama Bandara Internasional Palembang , dan gambarnya dicetak dalam mata uang RI Rupiah. (Disadur dari tulisan Bambang Budi Utomo)

SULTAN MAHMUD BADARUDDIN II (TULISAN KEDUA)

Konvensi London 13 Agustus 1814 membuat Inggris menyerahkan kembali kepada Belanda semua koloninya di seberang lautan sejak januari 1803. Kebijakan ini tidak menyenangkan Raffles karena harus menyerahkan Palembang kepada Belanda. serah terima terjadi pada tanggal 19 Agustus 1816 setelah tertunda dua tahun, itupun setelah Raffles digantikan oleh John Fendall.
Belanda kemudian mengangkat Edelheer Mutinghe sebagai komisaris di Palembang. Tindakan pertama yang dilakukannya adalah menyatukan kedua Sultan, Sultan Mahmud Badaruddin II dan Husin Diauddin. Tindakannya berhasil, Sultan Mahmud Badaruddin II naik tahta kembali pada tanggal 7 Juni 1818. Sementara itu, untuk menghindari ancaman Raffles yang belum merelakan Palembang, Husin Diauddin berhasil dibujuk oleh Mutinghe ke Batavia dan akhirnya dibuang ke Cianjur, Jawa Barat.
Pada dasarnya Pemerintah Kolonial Belanda tidak percaya kepada Raja-Raja Melayu. Mutinghe mengujinya dengan melakukan penjajagan ke pedalaman wilayah kesultanan Palembang dengan alasan inspeksi dan inventarisasi wilayah. Ternyata di daerah Muara Rawas ia dan pasukannya diserang pengikut Sultan Mahmud Badaruddin II yang masih setia. Sekembalinya, ia menuntut agar putra mahkota diserahkan kepadanya. Ini dimaksudkan sebagai jaminan kesetiaan Sultan kepada Belanda. Mungkin karena merasa "dibelenggu", Sultan Mahmud Badaruddin II mengambil sikap "sekarang atau tidak sama sekali untuk menghajar dan mengusir Belanda "bertepatan dengan habisnya waktu ultimatum Mutinghe untuk menyerahkan Putra Mahkota.
Pertempuran melawan Belanda yang dikenal sebagai "Perang Menteng (dari kata Mutinghe)" pecah pada tanggal 12 Juni 1819. Perang ini merupakan perang paling dahsyat pada waktu itu, dimana korban terbanyak ada pada pihak Belanda. Pertempuran berlanjut hingga keesokan harinya, tetapi pertahanan Palembang tetap sulit ditembus sampai akhirnya Mutinghe kembali ke Batavia tanpa membawa kemenangan.
Belanda tidak menerima kenyataan itu. Gubernur Jendral Van Der Capellen merundingkannya dengan Laksamana JC Wolterbeek dan Mayor Jendral Merkus de Kock dan diputuskan untuk mengirimkan ekspedisi ke Palembang dengan kekuatan dilipatgandakan. Tujuannya melengserkan dan menghukum Sultan Mahmud Badaruddin II, kemudian mengangkat keponakannya (Pangeran Jayaningrat) sebagai penggantinya.
Sultan Mahmud Badaruddin II telah memperhitungkan akan adanya serangan balik. Karena itu, ia menyiapkan sistem perbentengan yang tangguh. Di beberapa tempat di Sungai Musi, sebelum masuk Palembang, dibuat benteng-benteng pertahanan yang dikomandani keluarga Sultan. Kelak, benteng-benteng ini sangat berperan dalam pertahanan Palembang.
Pertempuran sungai dimulai pada tanggal 21 Oktober 1819 oleh Belanda dengan tembakan atas perintah Wolterbeek. Serangan ini disambut dengan tembakan-tembakan meriam dari tepi Sungai Musi. Pertempuran baru berlangsung satu hari, Wolterbeek menghentikan penyerangan dan akhirnya kembali ke Batavia pada tanggal 30 Oktober 1819.
Meski telah menang perang, Palembang tidak terlena. Sultan Mahmud Badaruddin II masih memperhitungkan dan mempersiapkan diri akan adanya serangan balasan. Persiapan pertama adalah restrukturisasi dalam pemerintahan. Putra Mahkota, Pangeran Ratu, pada bulan Desember 1819 diangkat sebagai Sultan dengan gelar Ahmad Najamuddin III. Sultan Mahmud Badaruddin II lengser dan bergelar Susuhunan. Penanggungjawab benteng-benteng dirotasi, tetapi masih dalam lingkungan keluarga Sultan. Di bidang perekonomian, rakyat Palembang dimakmurkan. Pada masanya diberlakukan sistem pertahanan yang sekarang dikenal dengan Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (Sishankamrata). Karena itu, Belanda tidak dapat mengetahui secara tepat jumlah tentara Palembang.

SULTAN MAHMUD BADARUDDIN II (TULISAN PERTAMA)

Bulan Oktober 2005 merupakan "bulannya" Sultan Mahmud Badaruddin II. Pertama dengan diresmikannya Bandar Udara di Palembang yang mengambil namanya. Kedua, Bank Indonesia mengeluarkan mata uang kertas pecahan Rp. 10.000,- bergambar Sultan Mahmud Badaruddin II.
Siapa dan darimana tokoh ini ? Apa perannya bagi bangsa ini ? terus terang saja, bila pembaca mencari di buku Sejarah Nasional Indonesia, nama tokoh itu tidak diketemukan. Apalagi di kitab-kitab Sejarah untuk SD, SMP, dan SMA.
Sultan Mahmud Badaruddin II adalah penguasa Kesultanan Palembang Darussalam (1774-1803) setelah menggantikan ayahnya Sultan Muhammad Bahauddin. Ketika naik tahta, ia sudah siap memerintah Kesultanan Palembang Darussalam dengan segala permasalahan menghadapi Inggris dan Belanda. Sejak masih menjadi Pangeran Ratu ia telah biasa menghadapi kelicikan orang-orang Eropa. Warisan yang diterimanya bukan hanya kekuasaan, kekayaan, dan bakat sastrawan, tetapi juga "permusuhan" dengan penjajah Eropa.
Orang Eropa pertama yang dihadapi Sultan Mahmud Badaruddin II adalah Sir Thomas Stamford Raffles. Raffles tahu persis tabiat Sultan Palembang ini. Karena itu, Raffles sangat menaruh hormat di samping ada kekhawatiran sebagaimana tertuang dalam laporan kepada atasannya, Lord Minto tanggal 15 Desember 1810 : "Sultan Palembang adalah salah seorang Pangeran Melayu yang terkaya dan benar apa yang dikatakan bahwa gudangnya penuh dengan Dollar dan emas yang telah ditimbun oleh para leluhurnya. Saya anggap inilah yang merupakan satu pokok yang penting untuk menghalangi Daendels memanfaatkan pengadaan sumber yang besar tersebut."
Bersamaan dengan adanya kontak antara Inggris dan Palembang, hal yang sama juga dilakukan Belanda. Dalam hal ini, melalui utusannya, Raffles berusaha membujuk Sultan Mahmud Badaruddin II untuk mengusir Belanda dari Palembang (surat Raffles tanggal 3 Maret 1811).
Dengan bijaksana, Sultan Mahmud Badaruddin II membalas surat Raffles yang intinya mengatakan bahwa Palembang tidak ingin terlibat dalam permusuhan antara Inggris dengan Belanda. Namun akhirnya terjalin kerjasama Inggris-Palembang, dimana pihak Palembang lebih diuntungkan.
Sejak timah diketemukan di Bangka pada pertengahan abad ke-18, Palembang dan wilayahnya menjadi incara Inggris dan Belanda. Berdalih menjalin kontrak dagang, bangsa Eropa ini berniat menguasai Palembang. Awal bercokolnya penjajahan bangsa Eropa biasanya ditandai dengan penempatan Loji (kantor dagang).
Di Palembang, loji pertama Belanda dibangun pada tahun 1742 di tepi Sungai Aur (10 Ulu). Gara pembumihangusan dan pembantaian di loji ini pada 14 September 1811, mulai terjadi peperangan dengan bangsa Eropa. Belanda menuduh Inggris-lah yang memprovokasi Palembang supaya mengusir Belanda. Sebaliknya, Inggris cuci tangan, bahkan langsung menuduh Sultan Mahmud Badaruddin II yang berinisiatif melakukannya. Pembumihangusan dan pembantaian di loji Sungai Aur dijadikan senjata politik sebagai pelanggaran HAM di kalangan politisi Eropa.
Raffles terpojok dengan peristiwa loji Sungai Aur, tetapi masih berharap dapat berunding dengan Sultan Mahmud Badaruddin II dan mendapatkan Bangka sebagai kompensasi kepada Inggris. Harapan Raffles ini tentu saja ditolak oleh Sultan Mahmud badaruddin II. Akibatnya, Inggris mengirimkan armada perangnya di bawah pimpinan Gillespie dengan alasan menghukum Sultan Mahmud Badaruddin II. Dalam sebuah pertempuran singkat, Palembang berhasil dikuasai dan Sultan Mahmud Badaruddin menyingkir ke Muara Rawas, jauh di hulu sungai Musi.
Setelah berhasil menduduki Palembang, Inggris merasa perlu mengangkat penguasa baru yang tentunya harus sejalan dengan keinginannya. Setelah menandatangani perjanjian dengan syarat-syarat yang menguntungkan Inggris, tanggal 14 Mei 1812 Pangeran Adipati (adik kandung Sultan Mahmud Badaruddin II) diangkat menjadi Sultan dengan gelar Ahmad Najamuddin II atau Husin Diauddin. Pulau Bangka berhasil dikuasai dan namanya diganti menjadi Duke of York's Island. Di Mentok, yang kemudian dinamakan Minto, ditempatkan Meares sebagai residen.
Meares berambisi menangkap Sultan Mahmud Badaruddin II yang telah membuat kubu di Muara Rawas. Pada tanggal 28 Agustus 1812 ia membawa pasukan dan persenjataan yang diangkut dengan perahu untuk menyerbu Muara Rawas. Dalam sebuah pertempuran di Buay Langu, Meares tertembak dan akhirnya tewas setelah dibawa kembali ke Mentok. Kedudukannya dugantikan oleh Mayor Robison.
Belajar dari pengalaman Meares, Robison mau berdamai dengan Sultan Mahmud Badaruddin II. Melalui serangkaian perundingan, Sultan Mahmud Badaruddin II kembali ke Palembang dan naik tahta kembali pada tanggal 13 Juli 1813 hingga dilengserkan kembali Agustus 1813. Sementara itu, Robison dipecat dan ditahan Raffles karena mandat yang diberikannya tidak sesuai.

POLITIK BERAS KERAJAAN MATARAM ( TULISAN KEDUA )

Meski demikian, Mataram gagal melihat beras sebagai komoditas untuk diplomasi. ketika Pakubuwana I hendak menguasai kartasura, ia bersekutu dengan dengan VOC. Kesalahan diplomasi Pakubuwana I telah terlihat sejak awal ketika VOC meminta imbal jasa atas partisipasinya dalam penyerbuan di Kartasura.
Permintaan VOC sangat sederhana. Pimpinan VOC menghadap Pakubuwana I dan menyatakan kalau pasukan VOC tidak akan meninggalkannya. Akan tetapi, ia memohon agar diberi beras 1000 koyam setiap tahun untuk memberi makan prajurit VOC yang menjaga Pakubuwana I.
Belum lagi Pakubuwana I menjawab, pimpinan VOC itu menulis surat sebagai tanda kesediaan raja. Raja seperti dipaksa menerima keinginan itu. Tembakan senapan dibunyikan sebagai tanda penghormatan terhadap perjanjian itu. Hal ini tidak disukai para adipati. Mereka sudah menduga sejak awal bahwa pelulusan permintaan itu akan membuat VOC semakin kurang ajar.
Kelak memang permintaan VOC semakin menjadi-jadi dan persoalan kecil itu merepotkan di kemudian hari. Di samping permintaan pasokan pangan, permintaan lain VOC juga semakin banyak. Kita hanya bisa menduga sejak awal hal itu merupakan taktik VOC.
Politik beras yang dilakukan kerajaan Mataram semakin meyakinkan kita betapa beras memang komoditas yang sangat strategis. Setiap penguasa tidak bisa mengabaikan komoditas ini selama makanan pokok kita adalah beras.
Politik harga beras, meski tidak muncul secara eksplisit dalam teks babad, memperlihatkan kepada kita bahwa petani harus diberi hati. Namun, prajurit Kraton dan abdi dalem juga tidak bisa dibiarkan mendapat beras dengan harga mahal. Dalam konteks ini, hanya penguasa yang secara disiplin bisa menjamin produksi beras dan menjaga stabilitas harga yang bisa aman berkuasa.
Presiden Soeharto (almarhum) sebagai anak petani pada jaman Orde Baru memahami hal ini. Produksi beras dijamin dengan ketersediaan pupuk, benih, dan air. Ia juga disiplin dalam mengendalikan harga sehingga harga menguntungkan petani dan konsumen. Ia juga disiplin memantau harga. Pada masa Orde Baru, kantor kepresidenan selalu mendapat data harga setiap hari.
Apabila Soeharto akhirnya jatuh, pelajaran dari Mataram jelas menunjukkan kewibawaan pemerintahan akan hancur begitu harga beras mahal. Penurunan Soeharto terjadi pada saat harga beras melambung tahun 1998.
Pemerintah sekarang cenderung abai dalam disiplin mengelola masalah per-beras-an. Petani tidak lagi mendapat jaminan harga pupuk, benih, dan pasokan air yang memadai. Pengendalian harga yang menguntungkan petani ataupun konsumen tidak mampu dilakukan. harga beras cenderung liar. Spekulasi mudah terjadi.
Pelajaran dari Mataram adalah : pemerintahan yang kuat terlihat dari kedisiplinnya dalam mengelola komoditas beras. ( Disadur dari tulisan Andreas Maryoto )

POLITIK BERAS KERAJAAN MATARAM ( TULISAN PERTAMA )

Sudah sejak lama beras digunakan sebagai komoditas politik. Catatan yang lengkap soal itu setidaknya diketahui semasa Kerajaan Mataram, abad ke-16 - 18 Masehi. Para raja yang berkuasa menyadari beras merupakan simbol stabilitas ekonomi dan politik. Jika terjadi masalah dengan produksi beras, pasti ada pula masalah dengan kekuasaan. Sebaliknya, kerajaan dan raja akan diagung-agungkan bila masalah beras bisa dikendalikan.
Harta, wanita, dan takhta. Tiga hal itulah yang sangat menonjol bila kita membaca dan mendalami Babad Tanah Jawi. Dari awal hingga akhir teks babad, ketiga hal itu selalu ada. Meski demikian, secara parsial dan terpisah-pisah, kita bisa meneliti berbagai aspek yang ada di Kerajaan Mataram, di luar ketiga masalah itu, seperti politik beras dan politik pangan.
Buku Babad Tanah Jawi yang digunakan untuk membahas politik beras Kerajaan Mataram adalah babad berbahasa Indonesia yang diterbitkan oleh yayasan Lontar. Buku itu hasil penerjemahan Babad tanah Jawi yang diterbitkan oleh Balai Pustaka pada tahun 1939. Babad ini disusun oleh Raden Ngabehi Yasadipura. Teks ini bertembang macapat dan beraksara Jawa. Penggunaan teks berbahasa Indonesia bisa memunculkan perdebatan karena transliterasi akan memunculkan "jarak" dengan naskah asli.
Pemilihan babad sebagai sumber kajian juga memunculkan perdebatan karena tidak sedikit mengandung mitos dan dongeng. Meski demikian, sejarawan H.J. De Graf berpendapat yang tertulis di Babad Tanah Jawi dapat dipercaya, khususnya cerita tentang peristiwa tahun 1600 sampai 1800-an.
Sejak awal berdirinya Kerajaan Mataram, beras telah menjadi komoditas politik. Keamanan pasokan beras merupakan salah sendi penyokong kekuasaan Ki Ageng Pemanahan, pendiri Kerajaan Mataram Islam. Pada mulanya, Ki Ageng Pemanahan mengalah mendapat tanah Mataram yang disebutkan masih berwujud hutan ketika mendirikan Mataram dibandingkan dengan daerah lain yang subur. Berkat kepemimpinannya Mataram bisa diubah menjadi kawasan pertanian. Mataram menjadi negeri yang makmur, banyak orang yang datang, sandang pangan murah dan sawah berlimpah.
Apabila penguasa jaman sekarang menggunakan indikator ekonomi, penguasa jaman dulu menggunakan beras sebagai indikator stabilitas ekonomi dan politik serta pencapaian kemakmuran. Sebaliknya, tanda-tanda keruntuhan sebuah rezim juga selalu terkait dengan morat-maritnya pasokan pangan.
Serbuan pasukan Trunajaya dari Madura mengakibatkan Mataram porak poranda. Raja Amangkurat I terpaksa mengungsi hingga wafat. Situasi ini ditandai dengan banyak punggawa kekurangan pangan. Ketika itu hujan belum turun sehingga pangan sangat kurang. Negeri Mataram menjadi negeri yang amat menyedihkan.
Persoalan beras juga menjadi persoalan kewibawaan rezim berikutnya. Masa awal Raja Amangkurat II ketika kerajaan berpindah ibu kota ke Kartasura dirundung oleh masalah kewibawaan karena tak mampu menyediakan beras murah.
Dalam Babad Tanah Jawi itu disebutkan sang raja dirundung kesusahan karena banyak prajurit kecil yang sakit demam. Masalah bertambah lagi, harga pangan sangat mahal. Raja memandang harga pangan yang mahal akan mengakibatkan ia dipandang hina oleh rakyatnya. Kalau situasi tidak pulih, kerajaan akan dipandang rendah. Adik Amangkurat II, yaitu Pangeran Puger, kemudian melakukan langkah yang kurang lebih kalau sekarang seperti memantau pasar dan kondisi masyarakat. Ia kemudian berganti busana, dari busana kraton ke busana rakyat jelata. Ia menyamar sebagai santri. Puger masuk keluar pasar dan mengemis beras di pasar. Ia juga mendekati pasukan yang diketahui hanya makan gadung dan ubi sebagai pengganti nasi. Puger juga melihat petani yang bersusah payah, tetapi tidak dapat menikmati hasilnya.
Setelah memantau pasar, kemudian ia berdoa. Puger mendapat jalan untuk membuat harga pangan di negerinya kembali murah. Ia berkeliling ke semua pasar untuk menetapkan harga beras yang terbeli oleh masyarakt. Empat puluh hari setelah upaya itu, harga beras kembali murah.
Petani tenang hatinya. Negeri Kartasura telah pulih. Sandang pangan kembali murah. Di samping fungsi beras dalam konteks stabilitas politik, ramalan-ramalan munculnya kekuasaan juga selalu terkait dengan beras. Kemunculan Raden Mas Said, yang lalu menjadi Mangkunegoro I, disebutkan, bila ia tidak berkuasa, rezeki tanah Jawa akan berkurang. Akibatnya, orang Jawa tidak bisa makan karena tidak ada beras.
Penentuan letak pusat kerajaan juga mempertimbangkan pasokan beras. Saat VOC melalui Mayor JAB Van Hohendorff menyarankan kraton dipindah dari Kartasura ke desa Sala yang kemudian bernama Surakarta Hadiningrat, salah satu perhitungan pemilihan lokasi itu adalah kemudahan pasokan beras. Hohendorff mengatakan, ia memperkirakan, kalau di tempat itu berhasil dibangun negeri, padi dan beras tidak akan mahal lagi. Meskipun sawah di tempat itu tidak lagi menghasilkan, tetapi hasil dari Ponorogo pasti akan mengalir ke tempat itu.
Beras juga digunakan sebagai bagian dari strategi perang. Jauh sebelum Sultan Agung menyerbu Batavia, penaklukan sejumlah daerah oleh Mataram, seperti sejumlah kadipaten di wilayah timur, selalu memperhitungkan pasokan pangan bagi pasukan yang hendak menyerbu ; di samping pengetahuan tentang jalan yang memadai. Pasukan rahasia selalu diminta mencari daerah yang rata, aman, dan beras murah sebelum mereka melakukan penyerbuan. Perhitungan tempat yang dijadikan penyangga pangan selalu dilakukan. Jepara salah satu contoh yang dijadikan tempat untuk penyangga pangan.
Taktik isolasi pasokan logistik juga dilakukan sebagai bagian untuk menaklukan lawan. Pasukan Mataram mengisolasi musuh dari pasokan pangan sehingga musuh hanya makan seadanya akibatnya mereka terserang penyakit. Hal ini dilakukan ketika mengepung pasukan yang berasal dari timur. pasukan lawan tidak lagi makan nasi, tetapi bonggol pisang, umbi kunci, dan makanan yang tidak layak karena pasokan makanan ditutup. Pasukan timur itu mengalamai demoralisasi sehingga malah berkelahi dan saling bunuh.
Cara ini kembali dilakukan ketika penguasa Mataram berkonflik dengan VOC di kartasura. Untuk melawan VOC yang berada di loji, mereka mengisolasi loji hingga pasukan VOC kekurangan beras. Pasukan mereka lesu. Komandan pasukan VOC kemudian memilih menyerah hingga bisa mendapat pasokan pangan.

MISTERI PEMBONGKARAN GEDUNG PROKLAMASI

Tanggal 17 Agustus 2009 lalu kita bangsa Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan ke-64 Indonesia. Peringatan ini mengacu kepada peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945, di rumah Bung Karno. Di teras depan di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta itulah Bung Karno, didampingi Bung Hatta, mengumumkan kepada dunia kemerdekaan Indonesia.
Sayangnya, rumah di jalan Pegangsaan Timur itu - sekarang jalan Proklamasi - sudah tidak ada lagi. Presiden Soekarno membongkar sendiri bangunan yang disebut Gedung Proklamasi itu pada tahun 1960.
Bung Karno tinggal di rumah itu sejak awal jaman Jepang tahun 1942. Ia tinggal di sana hingga awal Januari 1946. Setelah itu, Bung Karno, juga Bung Hatta, sebagai presiden dan wakil presiden, mengungsi dan tinggal di Jogjakarta karena keadaan di Jakarta semakin genting akibat masuknya NICA yang diboncengi tentara Belanda yang mau berkuasa lagi di Indonesia. Rumah itu selanjutnya ditempati Mr. Soetan Syahrir. Soetan Syahrir sebagai Perdana Menteri RI sering pulang balik Jakarta - Jogjakarta.
Ada kisah menarik kenapa Bung Karno sampai tinggal di jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Menurut pengamat bangunan cagar budaya Jakarta, Bambang Eryudhawan, waktu itu Bung Karno sebenarnya ingin juga memiliki rumah di daerah Menteng seperti para pemimpin nasional lainnya. Mereka langsung menempati rumah-rumah di daerah elite tersebut setelah Belanda bertekuk lutut kepada Jepang.
Namun, Bung Karno terlambat datang ke Jakarta dari Bengkulu, tempat dia dibuang Belanda. Sementara para pemimpin perjuangan kemerdekaan lain sudah berada di Jakarta saat Belanda menyerah kepada Jepang pada bulan Maret 1942. Bung Karno dan Ibu Fatmawati baru tiba di Jakarta bulan Juli 1945. Ia tidak kebagian rumah di Menteng dan harus puas dengan jatah rumah di jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, yang berada di luar wilayah Menteng. "Namun, Bung Karno tak pernah menyatakan kekecewaanya. Ia bilang, ia senang dengan rumah itu karena mempunyai halaman yang luas".
Sebelumnya, rumah itu milik warga keturunan Belanda bernama Baron Van Asbeck yang mungkin ikut ditawan Jepang. Pada masa akhir jaman kolonial, di rumahnya itu Baron Van Asbeck konon sempat menerima indekos, mondok, beberapa mahasiswa Indonesia. Salah satu diantaranya Moehammad Yamin yang kemudian juga jadi tokoh perintis kemerdekaan.
Saat hadir dalam sidang pleno istimewa Dewan Perancang Nasional (Depernas), 13 Agustus 1960, Presiden Soekarno menyatakan kehendaknya mendirikan Tugu Proklamasi di titik tempat Soekarno-Hatta berdiri saat memproklamasikan kemerdekaan. Untuk itu, Gedung Proklamasi harus dibongkar dan lahannya dijadikan bagian dari taman yang ditengah-tengahnya menjulang Tugu Proklamasi setinggi 17 meter, yang rencananya akan terbuat dari perunggu.. Dikatakan pula, Tugu Proklamasi yang lama, yang sudah berdiri sejak tahun 1946 harus ikut dibongkar untuk digantikan dengan Tugu Proklamasi "yang sebenarnya".
Tugu lama yang dimaksud adalah Tugu Peringatan Satu Tahun Republik Indonesia yang dibangun atas prakarsa Jo Masdani (waktu kecilnya, ia sering bermain-main di halaman rumah jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta sepulangnya dari sekolah) dan para perempuan lain perintis kemerdekaan, seperti Maria Ulfah dan Setyati. Mereka memprotes gagasan pembongkaran tugu yang dianggap sebagai lambang darma bakti wanita Indonesia. Namun, Presiden Soekarno tidak pernah membalas surat protes yang dikirim Jo Masdani dan kawan-kawan.
Bung Karno bersikukuh pada keputusan untuk membongkar Gedung Proklamasi, katanya, di bekas lokasinya akan dibangun gedung yang indah dan megah, sesuai dengan martabat bangsa Indonesia yang besar. Secara lisan, ia memerintahkan Gubernur Soemarmo membongkar Gedung Pegangsaan Timur 56 Jakarta dan Tugu Proklamasi. Keduanya sudah harus rata dengan tanah sebelum tanggal 1 Januari 1956.
Setelah Gubernur Sumarmo melaksanakan perintah lisan tersebut, di tempat itu Bung Karno pada 1 Januari 1946 meresmikan dimulainya pembangunan Tugu Proklamasi, yang lalu dikenal warga Jakarta sebagai Tugu Petir. Tak seperti dibayangkan sebelumnya, tugu itu tak bisa dibilang indah. Hanya berbentuk tiang bulat tinggi yang di puncaknya bertenger lambang petir, seperti lambang Perusahaan Listrik Negara (PLN). Di bawah tugu itu kemudian dicantumkan tulisan : "Di sinilah Dibacakan Proklamasi pada Tanggal 17 Agustus 1945 djam 10.00 pagi oleh Bung Karno dan Bung Hatta".
beberapa puluh meter di belakang Tugu Petir lalu dibangun gedung berlantai enam, yang arsitekturnya berkesan biasa-biasa saja. Pembangunan gedung itu dimaksud sebagai tanda dimulainya program "Pembangunan Nasional Semesta Berencana". Warga Jakarta mengenalnya sebagai Gedung Pola, yang ini menjadi Gedung Perintis Kemerdekaan.
Gedung Proklamasi yang bersejarah musnah sudah. Keasrian tamannya yang luas pun ikut terkubur dengan dibangunnya Monumen Pahlawan Proklamasi Kemerdekaan RI Soekarno-Hatta. Monumen megah yang diresmikan Presiden Soeharto pada tanggal 17 Agustus 1980 itu menjadi struktur paling mencolok di atas lahan bekas tempat tinggal Bung Karno tersebut.
Satu-satunya monumen yang masih terkait langsung dengan zaman Revolusi adalah Tugu Peringatan Satu Tahun Republik Indonesia. Setelah ikut jadi korban Bung Karno, monumen sejarah itu dibangun kembali di jaman gubernur DKI Ali Sadikin dan diresmikan pada tanggal 17 Agustus 1972.
Sulit dipahami kenapa Bung Karno tega menghancurkan rumah bekas tempat tinggalnya sendiri, yang seharusnya juga menjadi bangunan paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Presiden RI pertama itu dikenal sebagai tokoh yang menghargai sejarah. Siapa tidak kenal pada ucapannya "Jangan Sekali-Kali Melupakan Sejarah", yang sering disingkat Jasmerah.
Sampai wafatnya, Juni 1970, Bung Karno tidak pernah menjelaskan apa alasan yang mendorongnya untuk membongkar gedung di jalan Pegangsaan timur 56 Jakarta tersebut. namun, astronom senior, Bambang Hidaat, mengatakan, penghancuran Gedung Proklamasi dilakukan Bung Karno mungkin akibat bujukan kaum "kiri" yang ingin menggantinya dengan bangunan lain yang lebih sosialistis. Hal itu ia dengar dari Komandan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (SESKOAD) Jendral Soewarto saat berceramah di ITB Bandung akhir Oktober 1965, sebulan setelah peristiwa G 30 S PKI. "Saya tidak tahu kebenarannya tetapi memang waktu itu merupakan periode untuk menenggelamkan karakter Soekarno," tutur Bambang yang merupakan pensiunan Guru Besar ITB Bandung.
Dalam buku "Sejarah Tugu Peringatan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia" juga disebutkan, pembongkaran tugu itu - dan juga Gedung Proklamasi-berkaitan dengan maksud PKI untuk menghilangkan bukti-bukti peninggalan sejarah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Tujuannya adalah untuk mengganti tanggal 17 Agustus 1945 dengan tanggal 1 Oktober 1965 jika mereka berhasil merebut kekuasan lewat kudeta.
Sayang, kebenaran hal tersebut belum dapat dipastikan. Dengan begitu, alasan sesungguhnya dari pembongkaran Gedung Proklamasi masih tetap menjadi misteri sampai saat ini, delapan windu setelah Dwitunggal Soekarno - Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia ( Disadur dari tulisan Mulyawan Karim).

MARDIJKER dan MERDEKA

Merdeka adalah persoalan eksistensi. Salah satunya, eksistensi manusia yang menyadari kediriannya sebagai bagian dari sebuah bangsa. Lalu, apa hakikat bangsa Indonesia yang merdeka ?
Kita mesti memahami jika melongok sejarah bangsa ini sebagai yang pernah terjajah selama lebih kurang 3,5 abad lamanya. Pada masa panjang kolonialisme itu, selain memuat banyak kisah derita kemanusiaan, embrio kita sebagai sebuah "bangsa" pun turut dibangun. Kesadaran sebagai sebuah bangsa, sebagaimana dikatakan Benedict Anderson dalam Imagined Communities, hakikatnya adalah "sesuatu yang terbayang"; dus pengertian bangsa yang dimaksud pada masa kini jika dibenturkan dengan realitas masa lampau boleh jadi menjadi tumpukan (akumulasi) yang "membayangi" masa kini.
Hal ini mengingatkan pada kaum Mardijker. Mereka mulanya adalah kaum Moor dari India dan Afrika yang datang dari Malaka, ikut bersama-sama kapal Portugis ke Batavia. Selain Moor, orang-orang pribumi dari Sulawesi, Bali, dan Melayu pun kemudian digolongkan sebagai Mardijker pula. Para Mardijker inipun dikonversi menjadi penganut Katholik, agamanya orang Portugis. Mereka banyak menetap di wilayah Batavia.
Seiring jatuhnya kekuasaan Portugis di Malaka, Belanda mengambil alih kekuasaan hingga didirikannya maskapai dagang Belanda VOC pada tahun 1662. Lalu, bagaimana nasib kaum Mardijker? Di bawah kuasa Belanda, mereka dimerdekakan, dibebaskan. "Merdeka." di sini adalah pengertian teologis ketika mereka dibebaskan setelah dikonversi dari Katholik menjadi Protestan. mardijker yang berarti merdeka berarti juga terbentuknya identitas. Dengan terbentuknya identitas, terbangun ikatan emosional sebagai kesatuan manusia Mardijker. Riwayatnya berkembang dengan status yang dimerdekakan. Adakah sebenarnya mentalitas mereka ini sebagai yang terjajah ?
Sebuah kisah di batavia tahun 1715. Cornelis Chalstelijn, seorang tuan tanah di Gambir, Jatinegara, dan Buitenzorg (Bogor), menghibahkan tanahnya kepada para Mardijker. Para Mardijker di-Kristenkan, termasuk suku Jawa, Bali, Bugis, dan Kalimantan ; para wanitanya dijadikan Gundik. Tuan Chalstelijn menghimpun para budak dari berbagai latar belakang ras ini agar seagama dengannya. Walhasil terbentuklah keluarga Mardijker di tanah Serengseng, Depok. Mereka beranak pinak hingga melahirkan keturunan Mardijker, para "bule Depok".
Tuan Chalstelijn memang bijak. Namun, kaum mardijker tetaplah berstatus dimerdekakan. Diatur bagaimanapun, mereka sebenarnya dalam posisi terjajah. Seperti halnya terlihat bagaimana VOC memberdayakan keturunan Mardijker ini sebagai serdadu. Pakaian harus seperti orang Portugis dan diharuskan berbahasa Kreol (campuran Portugis). Atribut ini dicipta sebagai identitas mereka.
Atribut bentukan kolonialisme macam ini galibnya pembentuk mentalitas dan kesadaran identitas sebagai "sekumpulan manusia" yang dialienasikan, sehingga ruang geraknya terkungkung dalam kehilamgan eksistensi identitasnya sebagai yang berstatus dimerdekakan. Misalnya kebijakan Passenstelsel (surat jalan) terapan Pemerintah Hindia Belanda, yang mana di jalanan para Mardijker ini harus mengangkat tangan sembari mengucap "Mardijker" sebagai penunjuk statusnya. Kekonyolan kolonialisme memaksakan kesadaran identitas semacam ini sebetulnya sengaja membangun mental dan keberadaan diri para Mardijker sebagai yang termarjinalkan dalam kehidupan sosial.
Itulah yang membuat para Mardijker hilang kepercayaan diri, minder, dengan identitas yang dilabelisasi sejalan dengan status mereka sebagai yang dimerdekakan itu. Sebagai serdadu Kerajaan Belanda, KNIL, pada masa revolusi fisik, para Mardijker dicap loyal kepada Belanda. Malah orang pribumi seperti Raden Abdoelkadir Widjojoatmodjo, Kolonel KNIL asala Jawa, juga menjadi perwakilan Belanda dalam Perjanjian Renville tahun 1948.
Paska Pengakuan Kedaulatan RI pada tanggal 27 Desember 1949, para Mardijker ini ditawarkan pilihan menjadi WNI atau bermukim di Belanda. Namun, kecurigaan dan suasana Xenophobia masyarakat Indonesia sudah tersemai : Mardijker lebih loyal kepada Belanda. Itulah kenapa sebagian dari mereka memilih menjadi warga negara Belanda karena khawatir dengan statusnya jika memilih Indonesia. Mentalitas nyaman dan aman menjadi Belanda lebih pada turunan konstruksi masa lalu : Mardijker yang dimerdekakan Belanda.
Kisah macam Mardijker itu ada dalam kronik Indonesia Merdeka. Minoritas seperti mereka sebenarnya adalah juga bagian dari Indonesia yang berhak memiliki Indonesia. Namun, setelah kemerdekaan Indonesia, sebagian dari mereka seakan kehilangan induk dan minder menyadari posisinya dalam lingkungan masyarakat Indonesia. Ikatan emosional yang tercerabut dari akarnya.
Akar ikatan emosional itu dicipta melalui kebhinekaan produk kolonialisme. Kisah tuan Chalstelijn yang berjaa menghimpun orang-orang pribumi dari beragam suku sekilas bagaikan konseptor Bhinneka Tungga Ika. Seperti halnya kebhinekaan ideal Indonesia yang sering diusik penyakit : krisis nasionalisme, rasa memiliki Indonesia. Kita patut waspada sebab Indonesia kini sering kali sakit oleh ancaman disintegrasi : kesukuan, agama, partai politik ....
Pemeo "Indonesia belum merdeka" yang sering kali disuarakan mungkin sekilas seperti semunya kemerdekaan para Mardijker. Semu, karena dibalik pemerdekaan mereka itu, kekuasaan politik sebenarnya menjajah mereka. Namun tentu saja, kemerdekaan Indonesia janganlah disamakan dengan kaum Mardijker yang (di) merdeka (kan) itu.
Di balik kata "Mardijker" yang konon derivasi kata "merdeka", semoga "mentalitas terjajahnya" tidak hidup pada bangsa ini. Tidak minder menjadi Indonesia, seperti keminderan kaum Mardijker itu. Tentunya tidak. Semoga saja. (Disadur dari tulisan Fadly Rahman)